KEBUMEN (kebumenpost.com) – Bertempat di Aula Gedung Setda Kabupaten Kebumen, Kamis 13 Juli 2023, Forum Guru Sertifikasi Nasional Indonesia (FGSNI) menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) dan Seminar Nasional.
“Dalam Mukernas ini kita masih terus berupaya bekerja lebih baik lagi dalam hal peningkatan kualitas pendidikan madrasah di bawah naungan Kemenag. Karena pendidikan yang baik, juga lahir dari guru-guru yang berkualitas,” ujar Ketua Umum FGSNI Agus Mukhtar.
Mukernas FGSNI diikuti oleh jajaran pengurus FGSNI kabupaten dari seluruh Indonesia. Isu yang diangkat dalam Mukernas kali ini masih menyangkut peningkatan kualitas pendidikan di madrasah, dan peningkatan kesejahteraan para guru madrasah.
Mukernas FGSNI diikuti oleh jajaran pengurus FGSNI kabupaten dari seluruh Indonesia. Isu yang diangkat dalam Mukernas kali ini masih menyangkut peningkatan kualitas pendidikan di madrasah, dan peningkatan kesejahteraan para guru madrasah.
Ia menjelaskan, guru sertifikasi non inpassing adalah guru sertifikasi yang jabatan dan golongannya belum disamakan dengan guru PNS. Pihaknya terus berusaha agar bagaimana para guru-guru ini ada keseteraan pendapatan dengan guru PNS.
Di Kebumen terdapat 800 guru sertifikasi non inpassing. Ia berharap di 2023 ini, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama bisa mengeluarkan SK inpassing bagi guru-guru yang tergabung dalam FGSNI.
“Insya Allah kita terus berjuang, semoga tahun ini SK bisa dikeluarkan dari Kementerian Agama,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Kebumen Arif Sugiyanto menyatakan bahwa salah satu keprihatinan dari seorang guru adalah pendapatannya yang masih sangat kecil. Terutama adalah guru-guru honorer. Ia pun memahami hal tersebut.
“Apa yang bapak-bapak dan ibu-ibu perjuangkan itu saya memahami betul, karena banyak juga guru yang mengeluhkan kepada kami agar kesejahteraannya diperhatikan,” ucap bupati.
Bupati mengungkapkan, komitmen pemerintah daerah untuk mensejahterakan para guru tak tanggung-tanggung. Sebanyak Rp768 miliar dialokasikan untuk mengaji semua guru, termasuk honorer yang diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Anggaran pendidikan kita dari APBD itu paling banyak mencapai Rp1 triliun, dimana Rp768 miliar itu kita gunakan untuk membayar gaji guru, termasuk honorer yang diangkat PPPK. Penerimaan guru PPPK kita termasuk paling banyak,” ungkapnya.
Bupati berharap apa yang diperjuangkan dari pada guru-guru FGSNI bisa tercapai.
“Dengan Mukernas ini, kami berharap guru yang berhasil mengikuti program inpassing atau penyetaraan akan mendapatkan tunjangan bulanan di mana besarannya setara dengan para guru PNS,” tandasnya.