Dalam diskursus publik di Indonesia, konsep privasi seringkali diidentifikasi sebagai konsep barat (Eropa), seperti halnya hak asasi manusia. Alasan ini menjadi pembenar atas rendahnya kesadaran publik mengenai  privasi,  apalagi  yang  terkait  dengan  perlindungan  data  pribadi  seseorang.  Publik  di  Indonesia  dengan  mudah  menceritakan  pada  orang  lain,  tempat  tinggalnya,  tanggal  lahirnya,  serta  seluruh  hubungan  kekerabatannya. Selain itu juga menjadi praktik umum di Indonesia, untuk menyerahkan KTP (kartu tanda  penduduk) maupun identitas diri lainnya, yang di dalamnya terdapat data pribadi seseorang, kepada pihak  ketiga, misalnya ketika akan memasuki suatu tempat atau gedung. Dalam konteks kekinian, para pengguna  media sosial di Indonesia, umumnya secara terbuka menyantumkan tempat tinggal asli  (alamat rumah); tanggal, bulan dan tahun lahir; nomor telepon; juga hubungan kekerabatan dengan orang tua atau saudara  kandung. Hal ini memperlihatkan masih besarnya problem kesadaran untuk melindungi privasi atau data  pribadi,  sebagai  bagian  dari  properti  pribadi. Isu pentingnya perlindungan data pribadi di Indonesia menguat seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna telepon dan internet.

Hal-hal terkait penyalahgunaan ataupun pencurian data pribadi menjadi salah satu wacana penting yang mendasari penyusunan aturan hukum untuk melindungi data pribadi masyarakat (Kemenkumham, 2019). Di Indonesia sendiri sebetulnya sudah ada regulasi yang di dalamnya terdapat pasal-pasal yang mengatur terkait perlindungan data pribadi. Waluyo, et al (2014) menyebutkan bahwa ada kurang lebih 14 Undang-Undang di Indonesia yang memiliki pasal-pasal tersebut. Namun ternyata, meskipun sudah banyak regulasi yang di dalamnya mengatur tentang perlindungan data pribadi, sampai saat ini masih belum ada suatu payung yang secara komprehensif membahas perlindungan data pribadi. Hal ini menyebabkan regulasi tersebut masih bersifat sektoral, dan juga memiliki pemahaman atau definisi terkait data pribadi yang berbeda-beda.

Dalam praktik perlindungan data pribadi banyak pihak yang tentunya akan terlibat, baik instansi pemerintah ataupun swasta menjadi lembaga yang memiliki peran sebagai pengelola data pribadi. Hal ini karena dalam praktik bisnis instansi tersebut memang melibatkan pengelolaan data pribadi masyarakat. Sektor-sektor yang memiliki peran sebagai pengelola data pribadi antara lain sektor administrasi kependudukan, perbankan, kesehatan, dan pelayanan publik. Tidak hanya instansi pemerintah dan swasta, masyarakat sendiri memiliki peran sebagai pemiliki dari data pribadi itu sendiri. Privasi sendiri merupakan esensi dari kebebasan dan demokrasi (Solove, 2008). Tingkat penetrasi internet dan gawai bergerak (mobile gadget) kian tinggi. Bahkan, aplikasi-aplikasi berbasis internet atau dikenal dengan istilah over the top menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia.

Dalam sistem hukum Indonesia, hak privasi tergolong derogable rights, artinya hak yang dapat dikurangi pemenuhannya. Derogable rights berbeda dengan non-derogable rights yaitu Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (source). Non-derogable rights diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen) pasal 28 ayat (1):

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Dalam hal ini, pelanggaran terhadap hak privasi bukan serta merta diartikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Pengurangan terhadap hak pribasi pada dasarnya juga diatur dalam Undang-Undang (UU) Telekomunikasi nomor 36 tahun 1999 khususnya pasal 40 yang mengatur terkait penyadapan. UU tersebut tidak menggunakan terminologi “hak privasi”, melainkan “hak pribadi” yang harus dilindungi.Indonesia belum memiliki kebijakan atau regulasi mengenai perlindungan data pribadi dalam satu peraturan khusus. Pengaturan mengenai hal tersebut masih termuat secara terpisah di beberapa peraturan perundangundangan dan hanya mencerminkan aspek perlindungan data pribadi secara umum (Latumahina, 2014). Pengaturan perlindungan data pribadi harus dipertimbangkan sebagai salah satu bidang yang paling penting yang dibutuhkan oleh Indonesia.

Sumber:
Solove, D.J. (2008). Understanding Privacy. Cambridge: Harvard University Press.
Waluyo, Djoko. (2014). Urgensi Pembuatan Peraturan Perlindungan Data Pribadi
Kemenkumham. (2019). Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Penulis :
Muhamad Salim (Mahasiswa Magister Manajemen Unsoed)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com